Jika direlevansikan dengan permasalahan di Pasar Tanah Abang, menyangkut aktor yang berperan dan memanfaatkan keuntungan dengan keberadaan para PKL. Dalam hal ini, para pemegang kekuasaan yang memiliki akses dengan para PKL, seperti kepala suku dinas, kepala perusahaan daerah pasar jaya, kepala dinas perhubungan, pamong praja, kelompok pengusaha yang komoditinya dijual disana, dan premanisme yang kemungkinan besar memiliki pengaruh kuat dibandingkan aktor yang lainnya.
Walaupun, tidak terdapat bukti yang kuat mengenai peran para aktor tersebut, khususnya para preman dan para pemegang otoritas pasar dalam melindungi PKL untuk tetap berjualan dipinggir jalan. Namun, dalam pembahasn ini akan mencoba membahas bagaimana preman dan para pemegang otoritas pasar berpengaruh terhadap PKL menjalaskan dengan teori kekuasaan terhadap orang lain.
Pertama, para pemegang otoritas pasar yang merupakan kepanjangan dari pemerintah yang memiliki hubungan secara langsung dengan para pedagang termasuk para PKL di Pasar Tanah Abang. Dalam hal ini, akan terlihat bagaimana pemegang otoritas pasar memiliki peran terhadap PKL tersebut dengan cara penarikan retribusi untuk pengelolaan pasar dan pendapatan pemerintah.
Dengan penarikan retribusi oleh para pemegang otoritas pasar terhadap para PKL, secara otomotis memberikan izin berjualan secara terselubung karena apabila dilihat dari tempat dimana para PKL berjualan sudah jelas sebenarnya tidak terdapat izin untuk berjualan. Tapi, dengan retribusi yang diberikan oleh para PKL terhadap pemegang otoritas pasar menjadi syarat untuk mendapatkan izin secara administratif. Oleh karena itu, para pemegang otoritas pasar memiliki peran dalam melindungi keberlangsungan transaksi para PKL di pinggir jalan dengan penarikan retribusi.
Kedua, preman merupakan aktor selanjutnya yang memiliki peranan dalam permasalahan PKL di Tanah Abang. Dalam hal ini, preman memanfaatkan para pedagang kaki lima dengan sebuah ancaman bahwa transaksi yang dilakukan oleh PKL telah jelas menyalahi aturan. Dengan kenyataan bahwa perilaku para PKL yang menyalahi aturan, para preman Tanah Abang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengadakan perlindungan (proteksi) terhadap para PKL agar tidak ada pihak pemerintah, seperti Satpol PP yang berani menggusur lapak para pedagang.
Dengan proteksi yang diberikan oleh para preman, maka PKL Tahan Abang berani untuk memberikan uang kepada para preman, yang dikenal dengan pungutan liar (pungli). Walaupun, sebenarnya perilaku preman dan pemegang otoritas pasar tidak jauh berbeda. Tetapi, dengan bukti fisik berupa karcis perilaku pemegang otoritas pasar lebih terlihat legal dimata para PKL. Oleh karena itu, terlihat bahwa terdapat peran dari preman di Pasar Tanah Abang dalam melindungi PKL yang ada, dengan proteksi yang dijanjikannya.
Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat kekuasaan yang berusaha untuk menguasai orang lain. Dalam hal ini, para pemegang otoritas pasar dan preman di Pasar Tanah Abang yang memberikan dorongan dan ancaman, sehingga membangun mindset para PKL jika tidak melakukan tindakan yang sesuai kehendak para pemegang otoritas pasar dan preman, maka para PKL akan terancam keamanannya. Oleh karena itu, dalam permasalahan PKL di Pasar Tanah Abang terdapat peran dari aktor untuk tetap mempertahankan para PKL untuk kepentingan dan keuntungan secara personal.
Walaupun, tidak terdapat bukti yang kuat mengenai peran para aktor tersebut, khususnya para preman dan para pemegang otoritas pasar dalam melindungi PKL untuk tetap berjualan dipinggir jalan. Namun, dalam pembahasn ini akan mencoba membahas bagaimana preman dan para pemegang otoritas pasar berpengaruh terhadap PKL menjalaskan dengan teori kekuasaan terhadap orang lain.
Pertama, para pemegang otoritas pasar yang merupakan kepanjangan dari pemerintah yang memiliki hubungan secara langsung dengan para pedagang termasuk para PKL di Pasar Tanah Abang. Dalam hal ini, akan terlihat bagaimana pemegang otoritas pasar memiliki peran terhadap PKL tersebut dengan cara penarikan retribusi untuk pengelolaan pasar dan pendapatan pemerintah.
Dengan penarikan retribusi oleh para pemegang otoritas pasar terhadap para PKL, secara otomotis memberikan izin berjualan secara terselubung karena apabila dilihat dari tempat dimana para PKL berjualan sudah jelas sebenarnya tidak terdapat izin untuk berjualan. Tapi, dengan retribusi yang diberikan oleh para PKL terhadap pemegang otoritas pasar menjadi syarat untuk mendapatkan izin secara administratif. Oleh karena itu, para pemegang otoritas pasar memiliki peran dalam melindungi keberlangsungan transaksi para PKL di pinggir jalan dengan penarikan retribusi.
Kedua, preman merupakan aktor selanjutnya yang memiliki peranan dalam permasalahan PKL di Tanah Abang. Dalam hal ini, preman memanfaatkan para pedagang kaki lima dengan sebuah ancaman bahwa transaksi yang dilakukan oleh PKL telah jelas menyalahi aturan. Dengan kenyataan bahwa perilaku para PKL yang menyalahi aturan, para preman Tanah Abang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengadakan perlindungan (proteksi) terhadap para PKL agar tidak ada pihak pemerintah, seperti Satpol PP yang berani menggusur lapak para pedagang.
Dengan proteksi yang diberikan oleh para preman, maka PKL Tahan Abang berani untuk memberikan uang kepada para preman, yang dikenal dengan pungutan liar (pungli). Walaupun, sebenarnya perilaku preman dan pemegang otoritas pasar tidak jauh berbeda. Tetapi, dengan bukti fisik berupa karcis perilaku pemegang otoritas pasar lebih terlihat legal dimata para PKL. Oleh karena itu, terlihat bahwa terdapat peran dari preman di Pasar Tanah Abang dalam melindungi PKL yang ada, dengan proteksi yang dijanjikannya.
Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat kekuasaan yang berusaha untuk menguasai orang lain. Dalam hal ini, para pemegang otoritas pasar dan preman di Pasar Tanah Abang yang memberikan dorongan dan ancaman, sehingga membangun mindset para PKL jika tidak melakukan tindakan yang sesuai kehendak para pemegang otoritas pasar dan preman, maka para PKL akan terancam keamanannya. Oleh karena itu, dalam permasalahan PKL di Pasar Tanah Abang terdapat peran dari aktor untuk tetap mempertahankan para PKL untuk kepentingan dan keuntungan secara personal.
0 comments:
Post a Comment